 |
CIREBON – Penataan reklame kembali ke titik nol. Pasca pelimpahan kewenangan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Pemerintah Kota Cirebon vakum dalam penindakan.
Kepala Bidang Bina Marga, Hanry David mengakui, reklame tak beraturan di sejumlah ruas jalan menjadi pekerjaan rumah bagi DPUPR. Untuk itu, pihaknya meminta kerjasama perusahaan advertising agar melaporkan data-data reklame yang dimilikinya.
“Kenyamanan kota menjadi hak milik seluruh masyarakat. Jalanan ini milik 300 ribu penduduk,” ujar Hanry, kepada Radar, Rabu (11/4).
Hanry mengakui, banyak komplain berdatangan dari masyarakat yang mengeluhkan keberdaan reklame, khususnya bando di sejumlah ruas jalan. Media luar ruang seperti ini sebetulnya sudah dilarang dan tidak diperpanjangan izinnya.
Sayangnya, DPUPR sendiri terkendala dengan reposisi jabatan yang terus berulang sepanjang tahun kemarin. Hanry sendiri baru menjabat Januari dan belum mengantongi banyak data terkait dengan persoalan reklame.
Padahal, ingin ada akselerasi dalam penataan, terutama merespons keluhan masyarakat. “Jujur saja, kekosongan jabatan cukup lama. Ini keluhan-keluhan masyarakat belum sempat direalisasikan. Insy Allah akan kami gerak cepat,” tandasnya.
Sumber: Radar Cirebon
https://ift.tt/eA8V8J
0 komentar :
Posting Komentar
Silakan berkomentar dengan sopan.